Panduan Bipartit & Menghadapi PHK
Langkah praktis berdasarkan UU No. 27 Tahun 2026, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan pedoman bipartit Permenakertrans PER.31/MEN/XII/2008.
Yang berubah sejak 28 Oktober 2026
Menurut Pasal 228 UU 27/2026, maksud PHK wajib dirundingkan secara bipartit. Jika tidak sepakat, PHK baru dapat dilakukan setelah ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. PHK tanpa kesepakatan atau putusan tersebut batal demi hukum, dan perusahaan wajib mempekerjakan Anda kembali. Untuk PHK sebelum tanggal itu, berlaku PP 35/2021, yang mewajibkan penolakan tertulis disertai alasan paling lambat 7 hari kerja setelah surat pemberitahuan PHK diterima (Pasal 39 ayat (1)).
5 Tahap Penyelesaian
- 1Tanggapi secara tertulis. Kirim surat keberatan (bila PHK dari perusahaan) atau surat permintaan hak, beserta rincian hak dan permohonan bipartit. Simpan bukti penerimaan: paraf dan cap HRD pada salinan Anda, resi pos tercatat, atau email ke alamat resmi perusahaan.
- 2Perundingan bipartit, paling lama 30 hari kerja. Batas ini diatur Pasal 3 UU 2/2004 dan Pasal 228 ayat (4) UU 27/2026. Jika perusahaan menolak berunding, atau tidak tercapai kesepakatan dalam 30 hari kerja, bipartit dianggap gagal.
- 3Buat risalah setiap pertemuan. Risalah memuat nama dan alamat para pihak, tanggal dan tempat, pokok masalah, pendapat masing-masing pihak, hasil, dan tanda tangan. Jika salah satu pihak menolak menandatangani, penolakan itu dicatat dalam risalah.
- 4Jika sepakat: Perjanjian Bersama. Tuangkan kesepakatan dalam Perjanjian Bersama yang ditandatangani kedua pihak, lalu daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di pengadilan negeri wilayah para pihak (Pasal 7 UU 2/2004). Bila salah satu pihak ingkar, Perjanjian Bersama yang terdaftar dapat dimohonkan eksekusi.
- 5Jika gagal: catatkan ke dinas ketenagakerjaan. Salah satu atau kedua pihak mencatatkan perselisihan ke instansi ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan melampirkan bukti upaya bipartit (Pasal 4 ayat (1) UU 2/2004). Selanjutnya ditawarkan konsiliasi atau arbitrase, atau mediasi oleh mediator; bila tetap tidak selesai, perkara dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Situasi yang Sering Terjadi
Resign hanya memberi hak uang penggantian hak dan uang pisah, tanpa uang pesangon dan UPMK (Pasal 242 UU 27/2026). Jangan menandatangani surat resign jika Anda sebenarnya diberhentikan oleh perusahaan.
Tidak ada aturan yang menghapus hak Anda karena tidak menandatangani dalam hitungan jam. Mintalah salinan dokumen dan waktu untuk memeriksanya. Di UU 27/2026, PHK harus melalui kesepakatan bipartit atau putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Efisiensi tidak tercantum dalam daftar alasan PHK Pasal 231 UU 27/2026. Perusahaan wajib terlebih dahulu berupaya mencegah PHK, misalnya mengurangi lembur atau menawarkan pensiun dini sukarela (Pasal 228 ayat (2)). Anda berhak meminta penjelasan tertulis tentang upaya tersebut dan mencatatnya dalam risalah.
Kompensasi PKWT wajib dibayar saat kontrak berakhir (Pasal 88); pelanggaran dikenai sanksi administratif (Pasal 89). Jika kontrak diputus sebelum waktunya, pihak yang mengakhiri wajib membayar ganti rugi sebesar upah sampai kontrak seharusnya berakhir (Pasal 90).
PHK dengan alasan tersebut dilarang dan batal demi hukum, dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali (Pasal 230). Untuk sakit, larangan berlaku selama ketidakhadiran karena sakit menurut keterangan dokter belum melampaui 12 bulan berturut-turut.
Pesangon yang dibayar sekaligus dikenai PPh 21 final menurut PP 68/2009: bagian sampai Rp50 juta dikenai 0%. Mintalah bukti potong pajak dari perusahaan.
Siapkan suratnya dalam 5 menit
Kalkulator menghitung hak minimum sesuai tanggal PHK Anda lengkap dengan pasalnya. Draf surat otomatis segera hadir.
Hitung hak saya »Panduan ini bersifat umum dan bukan nasihat hukum. Untuk kasus yang rumit, hubungi serikat pekerja, mediator dinas ketenagakerjaan, atau advokat.