Aturan mana yang dipakai
Kalkulator memilih aturan dari tanggal terakhir bekerja. Mulai 28 Oktober 2026 dipakai UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (Pasal 231-249). Sebelum tanggal itu dipakai PP No. 35 Tahun 2021. Pajak mengikuti PP No. 68 Tahun 2009.
Rumus
- Uang pesangon (UP): masa kerja kurang dari 1 tahun = 1 bulan upah, naik 1 bulan tiap tahun, paling banyak 9 bulan upah (8 tahun atau lebih), dikali pengali sesuai alasan PHK.
- UPMK: 2 bulan upah untuk masa kerja 3 tahun, naik bertahap tiap 3 tahun, sampai 10 bulan upah untuk 24 tahun atau lebih, dikali pengali sesuai alasan PHK.
- UPH: sisa cuti tahunan dikali upah harian (upah ÷ 21 untuk 5 hari kerja, ÷ 25 untuk 6 hari kerja), ditambah ongkos pulang bila ada.
- Kompensasi PKWT: masa kerja dalam bulan ÷ 12 × 1 bulan upah. Ganti rugi sisa kontrak dihitung dari upah sisa hari kontrak.
- Pajak: tarif final progresif atas jumlah bruto: 0% sampai Rp50 juta, 5%, 15%, dan 25% di atas Rp500 juta.
Pengali untuk 21 alasan PHK tercantum di daftar alasan PHK dan halaman dasar hukum.
Sumber naskah
Pengali dan nomor pasal dicocokkan dengan naskah resmi UU No. 27 Tahun 2026 di JDIH BPK. Angka di semua halaman artikel dihasilkan oleh mesin hitung yang sama dengan kalkulator, bukan ditulis manual.
Batasan
- Hasil adalah hak minimum. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB dapat mengatur hak yang lebih baik.
- Peraturan pelaksana UU 27/2026 belum terbit. Bila terbit, halaman ini dan rumus akan diperbarui.
- Hitungan berjalan di browser Anda. Data gaji dan identitas tidak dikirim ke server.
Koreksi
Menemukan kesalahan? Hubungi kami melalui kontak di halaman Tentang. Koreksi yang valid kami perbaiki dan catat tanggal pembaruannya.