Kalkulator
Pesangon
Hitung Sekarang

Dasar Hukum & Rumus Pesangon

Rangkuman dari naskah UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, PP No. 35 Tahun 2021, dan PP No. 68 Tahun 2009. Halaman ini adalah ringkasan edukasi, bukan pengganti teks resmi.

1. Status Aturan Saat Ini

2. Upah Dasar Perhitungan (Pasal 234 UU 27/2026)

3. Tabel Uang Pesangon dan UPMK

Pasal 232 ayat (2) dan (3) UU 27/2026, isinya sama dengan Pasal 40 ayat (2) dan (3) PP 35/2021. Nilai ini dikalikan faktor pengali sesuai alasan PHK.

Masa kerjaUang pesangon (paling sedikit)
< 1 tahun1 bulan upah
1 s.d. < 2 tahun2 bulan upah
2 s.d. < 3 tahun3 bulan upah
3 s.d. < 4 tahun4 bulan upah
4 s.d. < 5 tahun5 bulan upah
5 s.d. < 6 tahun6 bulan upah
6 s.d. < 7 tahun7 bulan upah
7 s.d. < 8 tahun8 bulan upah
8 tahun atau lebih9 bulan upah
Masa kerjaUPMK
< 3 tahuntidak ada
3 s.d. < 6 tahun2 bulan upah
6 s.d. < 9 tahun3 bulan upah
9 s.d. < 12 tahun4 bulan upah
12 s.d. < 15 tahun5 bulan upah
15 s.d. < 18 tahun6 bulan upah
18 s.d. < 21 tahun7 bulan upah
21 s.d. < 24 tahun8 bulan upah
24 tahun atau lebih10 bulan upah

4. Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah

Uang penggantian hak (UPH) meliputi (Pasal 232 ayat (4) UU 27/2026 / Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021):

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya pulang pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja;
  3. hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

Kalkulator menilai sisa cuti dengan upah sehari: upah bulanan dibagi 21 (5 hari kerja/minggu) atau 25 (6 hari kerja/minggu), mengikuti ketentuan pengupahan PP 36/2021.

Uang pisah diberikan untuk alasan tertentu (resign, mangkir, ditahan yang merugikan perusahaan). Menurut Pasal 233 UU 27/2026, jika perusahaan tidak mengatur besarnya, uang pisah dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah; jika aturan perusahaan lebih baik, yang berlaku aturan perusahaan. Pada PP 35/2021, besarnya sepenuhnya mengikuti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

5. Faktor Pengali per Alasan PHK

Kolom berlatar kuning muda adalah aturan untuk PHK mulai 28 Oktober 2026. Angka berstabilo menandai perubahan dibanding PP 35/2021. Semua alasan juga berhak atas UPH.

AlasanUU 27/2026 (UP / UPMK)PasalPP 35/2021 (UP / UPMK)Pasal
Efisiensi karena rugiTidak tercantum di Pasal 231. PHK wajib lewat bipartit (Pasal 228). Kalkulator memakai PP 35 via Pasal 310.0,5x / 1xPasal 43 (1)
Efisiensi mencegah rugiSama seperti di atas1x / 1xPasal 43 (2)
Penggabungan/peleburan/pengambilalihan/pemisahan, pekerja tidak bersedia lanjut1x / 1x236 (1)1x / 1xPasal 41
Sama, pengusaha tidak bersedia menerima pekerja2x / 1x236 (2)1x / 1xPasal 41, 42 (1)
Pengambilalihan + perubahan syarat kerja, pekerja menolak1x / 1x236 (1)0,5x / 1xPasal 42 (2)
Tutup karena rugi 2 tahun berturut-turut1x / 1x2370,5x / 1xPasal 44 (1)
Tutup bukan karena rugi / keputusan pemilik tutup permanen1x / 1,5x2381x / 1xPasal 44 (2)
Keadaan memaksa (kahar), perusahaan tutup1x / 1x2390,5x / 1xPasal 45 (1)
Keadaan memaksa (kahar), tidak tutup1x / 1x2390,75x / 1xPasal 45 (2)
PKPU karena rugi1x / 1x2400,5x / 1xPasal 46 (1)
PKPU bukan karena rugi1x / 1x2401x / 1xPasal 46 (2)
Pailit1x / 1x2400,5x / 1xPasal 47
Pekerja minta PHK karena pengusaha melanggar (mis. upah telat 3 bulan, penganiayaan)2x / 1x231 g, 241 (1)1x / 1xPasal 48
Pelanggaran aturan kerja setelah SP 1, 2, 31x / 1x2440,5x / 1xPasal 52 (1)
Ditahan pihak berwajib 6 bulan, tidak merugikan perusahaan- / 1x245 (4)- / 1xPasal 54
Ditahan pihak berwajib, merugikan perusahaanUPH + uang pisah245 (3)UPH + uang pisahPasal 54
Sakit berkepanjangan / disabilitas akibat kecelakaan kerja > 12 bulan2x / 2x231 m, 2462x / 1xPasal 55
Memasuki usia pensiun2x / 1x2471,75x / 1xPasal 56
Meninggal dunia (dibayar ke ahli waris)2x / 1x2492x / 1xPasal 57
Resign atas kemauan sendiriUPH + uang pisah (min. 1 bulan)242, 233UPH + uang pisah (PKB)Pasal 50
Mangkir 5 hari kerja (dikualifikasikan resign)UPH + uang pisah (min. 1 bulan)243, 233UPH + uang pisah (PKB)Pasal 51

Usaha mikro dan kecil membayar pesangon, UPMK, UPH, dan/atau uang pisah berdasarkan kesepakatan (Pasal 250 UU 27/2026).

6. Pajak Pesangon (PP 68/2009 jo. PMK 16/PMK.03/2010)

Pesangon yang dibayar sekaligus dikenai PPh Pasal 21 final dengan tarif bertingkat atas jumlah bruto. UU 27/2026 tidak mengubah ketentuan pajak ini.

Lapisan penghasilan brutoTarif
s.d. Rp50 juta0%
di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta5%
di atas Rp100 juta s.d. Rp500 juta15%
di atas Rp500 juta25%

7. Karyawan Kontrak (PKWT)

8. Prosedur PHK dan Sanksi (UU 27/2026)

9. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP 6/2025)

Peserta JKP yang mengalami PHK dapat menerima manfaat tunai dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 60% upah selama paling lama 6 bulan, dengan batas upah Rp5 juta (maksimal Rp3 juta/bulan). Syarat utama: masa iur minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir. JKP tidak berlaku untuk resign, pensiun, meninggal dunia, dan cacat total tetap. Manfaat ini terpisah dari kewajiban perusahaan.

Sumber & Batasan

Naskah resmi UU No. 27 Tahun 2026 tersedia di JDIH BPK dan JDIH Sekretariat Negara. Ringkasan ini dapat tertinggal dari peraturan pelaksana baru yang terbit setelahnya. Kalkulator menghitung batas minimum dan bukan nasihat hukum.

Hitung hak saya »